Pelaksanaan Kekuasaan Politik

PELAKSANAAN KEKUASAAN POLITIK

Disusun guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Politik

Dosen: Lena Satlita, M.Si

Oleh:

Isabel Anjani

15417141035

A

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

PELAKSANAAN  KEKUASAAN  POLITIK

Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibatnya sesuai dengan tujuantujuan pemegang kekuasaan. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan kekuasaan politik atau penggunaan sumber-sumber terdapat empat faktor yang perlu dikaji agar diketahui bahwa situasi dan kondisi yang bagaimanakah kekuasaan dapat dilaksanakan secara efektif. Keempat faktor itu meliputi:

1.    Bentuk dan Jumlah Sumber

          Banyaknya dan besarnya kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok merupakan penjumlahan sumber kekuasaan utama dan kekuasaan pelengkap.

          Sumber kekuasaan utama, misalnya 1) Kekuasaan ancaman dapat berupa sarana paksaan fisik; 2) Kekuasaan ekonomi berupa kekayaan dan harta benda; 3) Kekuasaan pemersatu, contohnya popularitas, normatif, status sosial, keahlian, dan massa yang terorganisir. Sedangkan sumber kekuasaan pelengkap, yaitu waktu, pelengkap, dan minat atau perhatian pada proses politik.

2.    Distribusi Sumber dalam Masyarakat

          Sumber-sumber kekuasaan terkadang tidak terdistribusikan secara merata dalam setiap masyarakat atau sitem politik. Di negara maju, distribusi sumber kekuasaan lebih merata, karena ditentukan oleh susunan masyarakat, tingkat pendidikan dan perkembangan teknologi, tipe birokrasi, jenis dan kualitas pengadaan barang dan jasa. Sedangkan di negara berkembang masih terjadi kesenjangan dan tidak merata, karena sebagian masyarakatnya tidak ikut dalam proses perubahan.

          Faktor lain yang perlu diperhitungkan dalam distribusi sumber-sumber yakni persepsi masyarakat terhadap sumber kekuasaan yang berbeda-beda. Sejumlah kelompok masyarakat memandang sumber kekuasaan normatif lebih penting daripada kekayaan dan jabatan sehingga kekuasaan normatif akan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kekayaan dan jabatan. Sedangkan pada kelompok masyarakat lain keahlian dan jabatan lebih dihargai daripada sumber kekuasaan normatif.

3.    Penggunaan Sumber-sumber

          Orang yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu digunakan untuk mempengaruhi proses politik. Terdapat empat faktor yang dipertimbangkan oleh pemilik sumber kekuasaan dalam menggunakannya untuk memengaruhi proses politik, yaitu kuatnya motivasi untuk mencapai suatu tujuan, harapan akan keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut, persepsi biaya dan resiko dari tujuan tersebut, dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

          Dengan mempertimbangkan faktor diatas maka asumsi bahwa memiliki sumber kekuasaan berarti memiliki kekuasaan politik belum tentu benar. Hal itu disebabkan belum tentu semua orang yang memiliki sumber kekuasaan menggunakan sumber itu untuk mempengaruhi proses politik.

4.    Hasil Penggunaan Sumber-sumber

          Hasil penggunaan sumber-sumber meliputi: pertama, jumlah individu yang dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, mereka adalah jumlah anggota masyarakat yang menyesuaikan diri dengan kehendak pemegang kekuasaan. Kedua, sektor-sektor kehidupan yang dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, lingkup pengaruh pemegang kekuasaan bergantung pada adanya sumber-sumber dan tipe dari sistem politik yang diterapkan, selain itu faktor tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial memungkinkan bertambah luasnya urusan yang ditangani pemerintah. Ketiga, kedalaman pengaruh kekuasaan terhadap individu dan masyarakat, adalah seberapa besar perilaku individu dipengaruhi pemegang kekuasaan. Pengaruh pemegang kekuasaan pada sistem politik demokrasi tidak sampai mengubah perilaku dalam dan luar masyarakat, setiap orang sadar akan hak-haknya dengan tetap menghormati hak orang lain dan pemerintah.

Daftar Pustaka:

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo